Aktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zachman Jakarta kembali bergeliat pascalibur Idulfitri 1445 Hijriah. Operasional dan pelayanan usaha perikanan tangkap kembali efektif dibuka untuk masyarakat.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengajak para nelayan di wilayah Provinsi Papua Selatan, khususnya Merauke, untuk tidak melanggar batas perairan negara tetangga dalam melakukan aktivitas penangkapan ikan.
Sinergi penguatan pengawasan dilakukan melalui patroli terpadu dan terkoordinasi, pertukaran data dan informasi, penggunaan moda pengawasan secara terpadu, serta penanganan pelanggaran kelautan dan perikanan secara terkoordinasi.
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyampaikan intervensi perikanan tangkap pada pertemuan internasional Fish Week kluster keempat di World Trade Organization (WTO) Jenewa.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap menggelar sosialisasi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (PERPU CK) di subsektor perikanan tangkap.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan implementasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pascaproduksi di bidang perikanan tangkap sesuai dengan prinsip Ekonomi Biru, untuk menjamin keberlanjutan ekosistem laut, kehidupan sosial masyarakat, dan kesinambungan usaha.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) menyalurkan bantuan alat penangkapan ikan kepada nelayan Kabupaten Sampang, Jawa Timur untuk peningkatan ekonomi dan kesejahteraan nelayan.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada ajang UNOC 2022 menungkapkan pentingnya peran perikanan skala kecil dalam menopang ketahanan pangan Indonesia. Hal tersebut didukung oleh data Statistik perikanan Indonesia yang mencatat bahwa sekitar 2,1 juta orang yang tinggal di wilayah pesisir terlibat dalam perikanan skala kecil.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkirakan produksi perikanan meningkat selama bulan suci Ramadan, baik dari perikanan tangkap maupun budidaya. Dengan peningkatan ini, KKP menjamin stok ikan aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat saat lebaran bahkan jika terjadi lonjakan permintaan menyusul tidak lagi ada larangan mudik.
Peran pelabuhan perikanan terus digenjot pemerintah sebagai langkah akselerasi kesiapan penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap terus berbenah menyiapkan pelabuhan perikanan pangkalan untuk melaksanakan penangkapan ikan terukur.
“Ada teknologi satelit, dan kapal pengawas di setiap zona dan terkoneksi dengan pesawat pemantau (air surveillance), sehingga tidak ada praktik penangkapan ikan yang melebihi kuota,” kata Menteri Trenggono, Selasa (29/3/2022).
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) kembali menetapkan kampung perikanan budidaya sebagai implementasi program terobosan yang dicanangkan KKP tahun 2021–2024, salah satu adalah pembangunan kampung perikanan budidaya berbasis kearifan lokal.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap mewakili Pemerintah Indonesia pada gelaran internasional Coastal Fisheries Initiative (CFI) Global Partnership Consultation 2022. Pada pertemuan ini, KKP menyerukan proyek CFI di Indonesia mendukung kebijakan penangkapan ikan terukur dan penataan kampung nelayan maju.
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Muhammad Zaini dalam siaran pers di Jakarta, Sabtu, menyatakan gerai percepatan pengurusan izin digelar pertama kali pada 22 Oktober 2021 di Tegal, Batang, Juwana dan Rembang. "Lalu pada tanggal 17 Januari 2022 dilakukan gerai lanjutan hingga saat ini," kata Zaini.
